Teks Eksposisi
Contoh Teks
Eksposisi
Hindari Caleg Pelaku Korupsi
Partai politik yang akan
mengikuti pemilihan umum, harusnya memiliki standar dalam merekrut calon
anggota legislatif yang tegas dan ketat. Kriteria calon wakil rakyat itu mesti
jelas dan bisa menjadi filter untuk mencegah calon wakil rakyat bermasalah
masuk. Misalnya, caleg yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggaran
HAM, tidak diterima sebagai bakal caleg. Hal ini penting guna memastikan calon
anggota dewan itu benar-benar bukan orang bermasalah, tetapi pribadi-pribadi
yang punya integritas.
Tentu saja masing-masing partai
politik mempunyai mekanisme tersendiri dalam hal fit and proper test.
Kriterianya mungkin tidak sama bagi semua parpol. Namun paling tidak, ada
prinsip umum yang mesti digunakan semua partai politik dalam menseleksi
calegnya.
Ini penting apalagi banyak
bukti dari hasil survei bahwa parlemen, baik tingkat pusat maupun daerah,
dianggap lembaga terkorup. Hal ini diungkapkan oleh Jojo Rohi, Wakil Sekretaris
Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), terkait dengan kriteria
dalam memilih calon wakil rakyat oleh setiap parpol yang akan merebut suara
rakyat dalam setiap pemilu.
Penetapan standar caleg sangat
diperlukan karena partai mesti membuat kriteria yang tegas dan jelas terkait
siapa saja orang yang layak diusung menjadi calon wakil rakyat partainya.
Antikorupsi menjadi hal prinsip yang harus dicantumkan dalam kriteria menjaring
caleg. Konsekuensinya, caleg yang punya rekam jejak pernah tersangkut kasus
korupsi tidak boleh dimajukan sebagai caleg. Selain antikorupsi, yang jug
penting dipertimbangkan adalah moralitas dari bakal caleg. Bila bakal caleg
terbukti pernah punya selingkuhan atau berpoligami, semestinya tidak dapat
dimajukan sebagai caleg.
Sementara itu, pelanggar HAM,
adalah satu bagian dari agenda reformasi yang sampai saat ini belum tuntas.
Caleg yang pernah menjadi pelanggar HAM dalam bentuk apa pun seharusnya tidak
dicalonkan sebagai bakal caleg karena fungsi wakil rakyat salah satunya adalah
melakukan advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM melalui legislasi.
Ironis bila pelanggar HAM mengadvokasi pelanggaran HAM.
STRUKTUR:
Tesis:
Partai politik yang akan
mengikuti pemilihan umum, harusnya memiliki standar dalam merekrut calon
anggota legislatif yang tegas dan ketat.
Argumentasi:
-
Partai politik yang
akan mengikuti pemilihan umum, harusnya memiliki standar dalam merekrut calon
anggota legislatif yang tegas dan ketat.
-
Namun paling tidak,
ada prinsip umum yang mesti digunakan semua partai politik dalam menseleksi
calegnya.
-
Ini penting apalagi
banyak bukti dari hasil survei bahwa parlemen, baik tingkat pusat maupun
daerah, dianggap lembaga terkorup. Hal ini diungkapkan oleh Jojo Rohi, Wakil
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), terkait dengan
kriteria dalam memilih calon wakil rakyat oleh setiap parpol yang akan merebut
suara rakyat dalam setiap pemilu.
-
Penetapan standar
caleg sangat diperlukan karena partai mesti membuat kriteria yang tegas dan
jelas terkait siapa saja orang yang layak diusung menjadi calon wakil rakyat
partainya
Penegasan Ulang:
Penetapan standar caleg sangat
diperlukan karena partai mesti membuat kriteria yang tegas dan jelas terkait
siapa saja orang yang layak diusung menjadi calon wakil rakyat partainya.
Kaidah Bahasa:
Pronomina: Tdak ada
Konjungsi:
-
Partai politik yang
akan mengikuti pemilihan umum, harusnya memiliki standar dalam merekrut calon
anggota legislatif yang tegas dan ketat
-
Misalnya, caleg
yang pernah tersangkut masalah korupsi atau pelanggaran HAM, tidak diterima
sebagai bakal caleg
-
Hal ini penting
guna memastikan calon anggota dewan itu benar-benar bukan orang bermasalah,
tetapi pribadi-pribadi yang punya integritas.
-
Namun paling tidak,
ada prinsip umum yang mesti digunakan semua partai politik dalam menseleksi
calegnya
-
Ini penting apalagi
banyak bukti dari hasil survei bahwa parlemen, baik tingkat pusat maupun
daerah, dianggap lembaga terkorup.
Argumentasi:
Mendukung:
-
Partai politik yang
akan mengikuti pemilihan umum, harusnya memiliki standar dalam merekrut calon
anggota legislatif yang tegas dan ketat.
-
Namun paling tidak,
ada prinsip umum yang mesti digunakan semua partai politik dalam menseleksi
calegnya.